“Priiit… priiit! Kiri, kiri, ya terus!” Suara peluit dan arahan dari tukang parkir liar adalah pemandangan sehari-hari di kota-kota besar Indonesia. Fenomena ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem transportasi urban, namun seringkali menimbulkan gesekan, frustrasi, dan pertanyaan tentang legalitas. Artikel ini membahas akar masalah parkir liar dan menelusuri solusi yang mungkin diterapkan.
Akar masalahnya kompleks, bersinggungan antara isu sosial dan tata kota. Banyaknya lahan “abu-abu”—area yang tidak dikelola secara resmi oleh pemerintah atau pemilik properti—menjadi lahan subur bagi mereka. Ini seringkali didorong oleh sempitnya lapangan pekerjaan formal, menjadikan “jaga parkir” sebagai salah satu cara termudah untuk mendapatkan penghasilan harian, meskipun tidak pasti.
Dampaknya dirasakan langsung oleh pengguna kendaraan. Selain biaya parkir yang tidak standar dan seringkali bersifat paksaan (pungli), keberadaan mereka kadang justru memperburuk kesemrawutan. Parkir berlapis (double parking) yang mereka arahkan demi memaksimalkan “lahan” seringkali menjadi biang keladi kemacetan di banyak ruas jalan, terutama di depan pertokoan atau restoran.
Berbagai solusi telah dicoba oleh pemerintah daerah, mulai dari penertiban, razia, hingga penerapan sistem parkir elektronik di bahu jalan. Namun, banyak dari upaya ini gagal karena tidak konsisten atau mendapat perlawanan. Solusi teknologi seperti e-parking atau sistem gate otomatis terbukti efektif di area komersial, tetapi sulit diterapkan di jalan-jalan umum yang dinamis.
Solusi jangka panjang tidak bisa hanya bersifat represif. Perlu ada pendekatan ganda: penataan ruang kota yang tegas dengan menyediakan kantong parkir resmi yang memadai, serta program formalisasi. Memberikan mereka status resmi sebagai juru parkir daerah dengan seragam, pelatihan, dan gaji yang layak mungkin bisa mengubah “liar” menjadi “resmi”, memberikan keamanan bagi pengguna dan kepastian bagi pekerja.
